RSS

PENANGANAN KONFLIK LAHAN HTI

Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum dan kenyataan yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak berbasiskan lahan di Indonesia gangguan dan sengketa lahan menjadi factor penghalang paling berat dalam kelancaran operasional perusahan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang Hutan tanaman Industri.

Ini terjadi dikarenakan penegakan hukum dari rugulasi bidang kehutanan dan pertanahan sangat lemah di negara ini, ditambah lagi evoria masyarakat yang cenrung membabi buta dengan alasan kehidupan dan kemiskinan.

Kondisi ini diperparah lagi tidak adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanahan, jangankan masyarakat bawah aparat pemerintah ditingkat kecamatan dan desapun sangat minim pengetahuannya tentang peraturan-peraturan yang terkait kehutanan dan pertanahan.

Belakangan konflik lahan semakin marak dan semakin memilukan yang banyak menimbulkan korban baik korban jiwa, moril dan materil yang kesemuanya sangat merugikan dan meresahkan, merugikan infestasi dan profesi serta meresahkan banyak manusia yang membuat kita jauh dari kenyamanan.

Hal itu diakibatkan tidak tepatnya penanganan konflik lahan yang dilakukan baik oleh swasta maupun oleh pemerintah dan masyarakat.

Khusus untuk Perusahaan yang bergerak dalam bidanh HTI kiranya mari kita mencoba melihat dan mengelola serta menyelesaikan konflik lahan ini dengan cara yang cerdas dan sesuai dengan prosedur hukum serta kemanusiaan yang berlaku.

Kita juga harus mengakui bahwa terjadinya klaim area di kawasan IUPHHK-HT kita sebahagian besar adalah dampak dari kelalaian dan salah urusnya kita dalam menangani masalah lahan.

Setidaknya untuk kedepan jangan ada lagi klaim area yang bertambah, dan yang sudah terjadi kita selesaikan satu persatu secara sistimatis.

Kita tidak mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada karyawan maupun masyarakat disekitar areal kita, namun kita tetap harus mempertahankan kawasan IUPHHK-HT yang telah diberikan izin oleh pemerintah kepada kita, disamping masyarakat yang ada disekitar wilayah kerja kita juga harus merasakan dampak positif dari keberadaan kita disana.

Pedoman Penanganan Konflik lahan (Klaim Area) ini dibuat untuk membantu tim dalam menagani berbagai bentuk dan jenis klaim serta berbagai tipe pelaku klaim dilapangan, setidaknya untuk menambah perbendaharaan teori penyelesaian konflik lahan bagi siapa saja yang mau menerimanya.

Tulisan ini tentu sangat jauh sekali dari kesempurnaan dan dari yang diharapkan untuk penyelesaian masalah untuk itu dengan berbagai kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf, karena bukanlah maksut kami untuk menggurui atau mengajari namun sekedar masukan dan ide dari kami, MUDAH-MUDAHAN AKAN ADA MANFAATNYA.

Catatan :

Tulisan ini adalah sebagai bahan diskusi dan perlu pendalaman pada sosialisasi dan pelatihan Penanganan Konflik lahan dilingkungan SDU.

MOTTO

KLAIM BARU TAK BOLEH ADA
KLAIM LAMA HARUS KEMBALI

POLA

L I B A S

LIHAT & LIDIK
INFESTIGASI & INFENTARISASI
BERUNDING
ANCAM
SIKAT

PENGERTIAN MOTTO

KLAIM BARU TAK BOLEH ADA :

1. Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku klaim

2. Cepat ambil tindakan apabila terlihat tanda-tanda kalim baru.

3. Pastikan batas IUPHHK-HT

4. Tingkatkan patroli dan pengawasan areal

5. Amankan semua areal IUPHHK-HT

KLAIM LAMA HARUS KEMBALI :

1. Infentarisasi Dan data semua klaim yang ada di estate masing-masing.

2. Rekonstruksi / permanenkan semua batas konsesi.

3. Sosialisasi keberadaan IUPHHK-HT kepada semua pihak

4. Ambil langkah-langkah pengembalian areal klaim

PENGERTIAN POLA

L I B A S

Lihat & Lidik :
1. Lihat apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, dan sejak kapan dilakukan .

2. Selidiki apa dasar mereka melakukan, dan siapa dibelakangnya.

Infestigasi & Infentarisasi :
1. Infestigasi kenapa mereka melakukan, siapa yang perintahkan, dan dari mana asal mereka.

2. Infentarisasi di Estate mana, petak / kompartement berapa, luasnya berapa, dan koordinatnya berapa.

Berunding :
1. Ajak mereka berunding / bermusyawarah, beri tahu kalau itu adalah areal IUPHHK-HT SDU, dan minta mereka meninggalkan areal dengan baik.
2. Cari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Ancam :
1. Berikan surat peringatan pertama
2. Susul surat peringatan kedua kalau belum diindahkan
3. Buat Lapporan Polisi dan proses hokum sampai PN.

Sikat :
1. Tindak lanjuti Laporan Polisi sampai putusan PN
2. Lakukan pembersihan areal dan segera di replanting
3. Eksekusi areal yang sudah diselesaikan

LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN AREAL & ANTISIPASI KLAIM

1. Pembuatan plang pemberitahuan tanda areal IUPHHK-HT SDU terutama di daerah-daerah rawan klaim.

2. Pembuatan batas permanen (luar dalam) kawasan IUPHHK-HT

3. Pemutusan segala akses jalan dalam kawasan IUPHHK-HT yang tidak diperlukan.

4. Memperketat penjagaan pada pintu-pintu masuk kawasan IUPHHK-HT dengan sebuah standar yang baku.

5. Patroli rutin oleh security setiap hari, dutamakan kelokasi-lokasi rawan klaim dan membuat laporan situasi setiap hari.

6. Tindakan tegas terhadap pelaku percobaan klaim dan penebangan tanaman oleh pihak luar dan diproses sampai pengadilan.

7. Menanam semua areal yang kosong (tidak ada belukar dalam kawasan IUPHHK-HT)

8. Memberikan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan kehutanan kepada kepada masyarakat sekitar areal IUPHHK-HT.

9. Pemaksimalan tugas-tugas eksternal :
a. Penggalangan instansi pemerintah dan masyarakat setempat oleh tim SSL / SGR
b. Pelaksanaan program Comdev yang menyentuh masyarakat sekitar IUPHHK-HT.

TUGAS POKOK
MENGANTISIPASI KLAIM BARU

1. SECURITY

1. Setiap hari petugas security harus melakukan patroli keseluruh areal yang ada di Estate dalam wilayah kerjanya, diutamakan kedaerah rawan klaim yang telah ditetapkan oleh masing masing Estate dan membuat laporan kondisi areal setiap hari kepada Estate Manager.

2. Apabila ditemukan didalam kawsan areal IUPHHK-HT pelaku klaim dan atau percobaan klaim, serta pelaku perusak, perambah, penebang, pencbut anak dan pohon akasia, maka petugas patroli harus menangkap orang dan menyita barangnya, kemudian membawa, menyerahkan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat dengan berkoordinasi kepada SSL / SGR Estate.

3. Apabila terdapat atau ditemukan orang lain sedang mendirikan bangunan dan atau persiapan mendirikan bangunan didalam kawasan IUPHHK-HT maka petugas patroli haus menangkap pelaku beserta barang dan peralatannya, kemudian membawa dan menyerahkannya serta membuat laporan kepada polisi dengan berkoordinasi kepada SSL / SGR Estate setempat.

4. Apabila terdapat dan atau ditemukan orang lain melakukan penanaman sesuatu tumbuhan selain Acasia didalam kawasan IUPHHK-HT maka petugas patroli harus menangkap pelakunya dan mencabut tanamannya sebagai barang bukti, kemudian membawa, menyerakannya dan membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan berkoordinasi kepada SSL / SGR Estate setempat.

2. SSL / SGR

1. SSL / SGR Estate wajib menindak lanjuti kasus-kasus yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan berkoordinasi kepada SSL / SGR Koordinator, untuk mendapatkan dukungan.

2. SSL / SGR Estate wajib melaporkan perkembangan kasus yang ditangani kepada BU Head / Comite SDU melalui SSL / SGR Koordinator minimal sekali 15 hari dan dibahas setiap rapat bulanan.

3. Apabila SSL / SGR Estate mendapatkan kendala dan kesulitan dalam menangani permasalahan, maka SSL / SGR Koordinator harus membantu dan atau mengambil alih penanganan lebih lanjut.

4. SSL / SGR Koordinator wajib melaporkan setiap perkembangan permasalahan kepada BU Head / Comite SDU untuk mendapatkan arahan dan langkah-langkah yang akan diambil.

5. SSL / SGR Koordinator wajib membantu dan mendukung SSL / SGR Estate dalam menangani berbagai persoalan sosial yang timbul.

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KLAIM

PERSIAPAN

A. Pendataan ulang Klaim area

1. Nama pelaku
2. luas areal yang di klaim
3. Dasar klaim
4. Bentuk klaim
5. Lokasi klaim
6. Tentukan titik koordinat dengan GPS
7. Ploting keatas peta kerja Estate

B. Pengelompokan rencana penanganan klaim

1. Kasus yang akan ditangani secara Persuasif
2. Kasus yang akan ditangani secara Represif & Responsif
3. Kasus yang akan ditangani sacara hukum Pidana / UU 41
4. Kasus yang akan ditangani secara hukum Perdata
5. Kasus yang akan ditangani secara kebijakan Pemda.

C. Pembagian tugas kelompok penanganan

1. Kasus yang bisa ditangani oleh Estate masin-masing
2. Kasus yang akan ditangani oleh HO
3. Kasus yang ditangani secara terpadu.

TINDAKAN PENANGANAN

A. Pelaporan dan pengiriman surat pemberitahuan :

1. Laporan klaim kepada Menhut, Gubernur, Kadishut Propinsi, Bupati-Wali Kota dan Dishut Kabupaten – Kota.

2. Pengiriman surat pemberitahuan tentang penerbitan SKT dan SKGR diatas HPHTI oleh Camat dan Kades kepada Pimpinannya yang lebih tinggi.
3. Pengiriman suta peringatan 1-2 kepada pelaku klaim.

B. Tindkan Fisik dan Hukum.

1. Pendekatan secara persuasif bila diperlukan
2. Tindakan Represif & Responsif dilapangan secara terpadu.
3. Pelaporan tindakan yang melanggar hukum dan UU kepada pihak berwajib.
4. Eksekusi area (dengan kegiatan replanting)

Catatan :
1. Untuk pelaku klaim masyarakat tempatan akan di upayakan dulu dengan pendekatan persuasif.
2. Untuk pelaku klaim pendatang dan badan usaha harus ditindak tegas secara hukum.
3. Untuk penjualan lahan oleh kades dan masyarakat ditangani secara hukum.

Penanganan klaim melalui Persuasif (Perundingan)

1. Dasar hukum :

1. UU No. 41 tahun 1999 / UU Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 2002 / Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.208/MENHUT-II/2007 tanggal : 25 Mei 20077 Tentang pemberian izin IUPHHK-HT kepada PT. Sumatera Riang Lestari (atau perusahaan lainnya dilingkungan SDU)

2. Pedoman Utama :

Tidak ada kewenangan perusahaan untuk melepaskan kawasan hutan kepada pihak lain.

Perusahaan hanyalah pengelola lahan negara yang dikuasakan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Perusahaan sebagai pemegang kuasa pemerintah dalam mengelola hutan berkewajiban untuk memelihara, menjaga, mengelola, mengamankan kawasan hutan yang berada dalam kawasan kerjanya, (UU 41-99 Bab …. Pasal ……)

Perusahaan pemegang izin HPHTI / IUPHHK-HT berkewajiban untuk mempertahankan kawasan hutan yang diberi izin oleh pemerintah kepadanya dan tidak boleh ditanami atau diganti dengan tanaman lain selain tanaman kehutanan.

3. Sikap Pertama Tim Perunding :

Tim perunding perusahaan harus mempertahankan areal agar tidak dilepas, dan meminta kepada pelaku klaim untuk meninggalkan kawasan hutan HPHTI perusahaan secara suka rela dengan meyakinkan bahwa perushaan memiliki perizinan dan ikatan aturan yang kuat, seperti :

SK dan lampiran peta IUPHHK-HT.
Peraturan dan Perundang-undangan kehutanan
Tata Ruang Guna Hutan.
Aturan pelepasan Kawasan Hutan dll.

4. Sikap Kedua Tim Perunding :

Apa bila didlam perundingan tidak didapat kata sepakat sesuai dengan yang diharapkan (pelaku klaim tidk mau meninggalkan areal) maka Tim perunding perusahaan harus menawarkan bebrapa opsi penyelesaian :

1. Diselesaikan secara Hukum Pidana dan UU Kehutanan apabila alas hak pelaku klaim setelah SK HPHTI / IUPHHK-HT perushaan.
2. Diselesaikan secara Hukum Perdata apabila alas hak pelaku klaim sebelum SK HPHTI / IUPHHK-HT perusahaan.
3. Meminta masyarakat dan atau pemerintah untuk melakukan pengusulan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan apabila alasan klaim adalah untuk kepentingan pemerintah ???.

5. Sikap Tim Perunding terhadap areal yang lebih dulu dikuasai masyarakat dari pada SK HPHTI / IUPHHK-HT perusahaan.

1. Areal tersebut diganti rugi sesuai standar atau NJOP pemerintah.
2. Ditawarkan kepada masyrakat untuk pola PHBM atau HTR.
3. Diusulkan untuk di enclave kepada pemerintah, kalau termasuk perkampungan, kuburan, rumah ibadah, fasilitas sosial, perladangan tua, dan lainnya yang lebih duluan dari diterbitkannya SK HPHTI / IUPHHK-HT Perusahaan.

Penanganan Klaim melalui Hukum Pidana

1. Dasar hukum :

1. UU No. 41 tahun 1999 / UU Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 2002 / Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.208/MENHUT-II/2007 tanggal : 25 Mei 20077 Tentang pemberian izin IUPHHK-HT kepada PT. Sumatera Riang Lestari (atau perusahaan lainnya dilingkungan SDU)
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Pedoman Utama :

Karena tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan atau perundingan maka untuk mencari keadilan maka diambillah langkah-langkah Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

3. Persiapan Pelaporan kepada pihak berwajib.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum melaporkan
Klaim areal kepada pihak berwajib adalah :

3.1. Saksi Pelapor (yang akan membuat Laporan Polisi)
3.2. Saksi-saksi (minimal 2 orang)
3.3. Barang Bukti (BB)
3.4. Legalitas Perusahaan (SK dan Peta)
3.5. Saksi Ahli (Petugas Dishut)
3.6. Saksi Kunci dll.

4. Pelaporan kepada Kepolisian atau Polhut.

1. Untuk klaim baru atau tertangkap tangan dilapangan, maka Laporan Polisinya (LP) dibuat oleh SSL / SGR Estate yang bersangkutan dan atau si penangkap.
2. Untuk klaim lama maka Laporan Polisinya (LP) dibuat oleh SSL / SGR Estate yang bersangkutan berkoordinasi dengan SSL / SGR Koordinator.

5. Penindak lanjutan Laporan Polisi.

1. SSL / SGR dan Legal harus memantau setiap saat perkembangan penyidikan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Polhut, antara lain :

a. Pemeriksaan (pembuatan BAP) pelapor, saksi-saksi, saksi ahli, saksi kunci dll
b. Peninjauan/pemeriksaan lapangan.
c. Penangkapan dan Penahanan Tersangka (TSK) oleh penyidik
d. Penyiapan Berkas Perkara (Pemberkasan)
e. Penyerahan BAP kepada Kejaksaan.
f. Pengeluaran surat P21 oleh Kejaksaan (tanda dinyatakannya BAP sudah lengkap)
g. Penyerahan TSK dan BB dari Penyidik kepada Kejaksaan.
h. Pembuatan berkas dakwaan oleh Kejaksaan.
i. Penyerahan Berkas dari kejaksaan kepada Pengadilan.
j. Penetapan hari sidang oleh kejaksaan dan pengadilan
k. Mengikuti dan menghadirkan para saksi pada persidangan.
l. Memantau pembuatan Rencana Tuntutan (Rentut) oleh Kejaksaan.
m. Memantau rencana Putusan oleh Pengadilan.
n. Meminta hasil/Berita Acara Putusan Pengadilan untuk arsip.
o. Membuat laporan kepada Pimpinan.

Penanganan Klaim melalui Hukum Perdata

1. Dasar hukum :

• UU No. 41 tahun 1999 / UU Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
• Peraturan Pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 2002 / Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.208/MENHUT-II/2007 tanggal : 25 Mei 20077 Tentang pemberian izin IUPHHK-HT kepada PT. Sumatera Riang Lestari (atau perusahaan lainnya dilingkungan SDU)
• Kitap Undang undang Hukum Perdata

2. Persiapan Pengajuan proses perdata ke Pengadilan Negeri

Sebelum melakukan pengajuan proses perdata kepada Pengadilan Negeri SSL dan Legal HO agar mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu diantaranya :

2.1. SK dan Peta HPHTI / IUPHHK-HT
2.2. Peta dan Berita Acara Tata batas HPHTI / IUPHHK-HT
2.3. RKT yang pernah ada
2.4. BAP Peninjauan lapangan oleh Dishut, dll.

3. SSL / SGR Koordinator bersama Legal agar mencarikan Pengacara untuk menindak lanjuti kepada Pengadilan Negeri.

4. SSL / SGR Koordinator bersama Legal berkewajiban untuk mengikuti dan memantau perkembangan proses perdata termasuk menyiapkan berbagai keperluan pendukung yang dibutuhkan oleh pengacara perusahaan dan pengadilan didalam persidangan.
5. SSL / SGR Koordinator bersama Legal harus selalu berkoordinasi dengan Pengacara perusahaan untuk kemajuan dan perkembangan perkara.
6. Setelah ada Putusan Pengadilan agar SSL / SGR Koordinator bersama Legal meminta Salinan Berita Acara Putusan Pengadilan tsb. untuk di Arsip.
7. Agar SSL / SGR Koordinator bersama Legal membuat laporan kepada Pimpinan Perusahaan.

Demikian Acuan dan pedoman Penanganan Konflik Lahan / Klaim Area ini dibuat untuk menjadi panduan bagi perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan maupun perkebunan.

Pekanbaru 10 Januari 22012

Afrijon Ponggok
Rimbawan SDU

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: